Sejarah perumusan Pancasila merupakan salah satu momen paling penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Proses ini tidak hanya melibatkan perdebatan ideologis yang intens, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks di Nusantara. Dalam konteks ruang lingkup sejarah, perumusan Pancasila dapat dipahami sebagai titik temu antara warisan masa lalu, realitas masa kini, dan aspirasi masa depan bangsa.
Proses perumusan sejarah Pancasila dimulai secara resmi dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Badan ini, yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, memiliki tugas utama untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, jauh sebelum BPUPKI dibentuk, gagasan tentang dasar negara sudah mulai berkembang di kalangan tokoh pergerakan nasional. Penulisan sejarah tentang periode ini harus memperhatikan berbagai unsur-unsur sejarah yang saling berkaitan, termasuk faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dengan fokus utama pada perumusan dasar negara. Dalam sidang inilah Soekarno, yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia, menyampaikan pidato terkenalnya yang memaparkan lima prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kelima prinsip tersebut adalah: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, perumusan ini bukanlah proses yang sederhana dan langsung final.
Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Hasil kerja Panitia Sembilan inilah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat lima sila Pancasila dengan rumusan yang sedikit berbeda, terutama pada sila pertama yang awalnya berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Kontroversi seputar Piagam Jakarta mencerminkan kompleksitas perumusan sejarah bangsa Indonesia. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok, terutama terkait hubungan antara agama dan negara. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di kalangan elit politik, tetapi juga mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia yang telah terbentuk sejak masa prasejarah. Nusantara, dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, memerlukan dasar negara yang dapat mengakomodasi seluruh elemen bangsa.
Dalam konteks penulisan sejarah, penting untuk memahami bahwa perumusan Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, termasuk pengalaman kolonialisme, pengaruh pemikiran dunia, dan dinamika internal masyarakat Indonesia. Unsur-unsur sejarah seperti perubahan sosial, perkembangan politik, dan transformasi budaya semuanya berperan dalam membentuk wacana tentang dasar negara. Bahkan, warisan dari masa prasejarah Nusantara, seperti nilai-nilai gotong royong dan musyawarah, turut mempengaruhi konsep-konsep yang diadopsi dalam Pancasila.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rumusan Pancasila mengalami revisi akhir. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dengan rumusan yang kita kenal hingga hari ini. Sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk mencerminkan prinsip keadilan bagi semua agama. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan bangsa Indonesia untuk mencapai konsensus dalam perumusan sejarah nasionalnya.
Relevansi Pancasila terus diuji sepanjang sejarah Indonesia, termasuk selama periode Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan sosial. Pemerintah Orde Baru juga mengembangkan program Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk menyebarkan pemahaman tentang Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena dianggap terlalu indoktrinatif dan mengurangi Pancasila menjadi alat legitimasi politik.
Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka babak baru dalam sejarah Pancasila. Reformasi membawa angin perubahan dan memunculkan pertanyaan tentang relevansi Pancasila di era demokrasi. Beberapa kelompok bahkan mempertanyakan kembali dasar negara ini, sementara yang lain berusaha merevitalisasi makna Pancasila dalam konteks kontemporer. Peristiwa-peristiwa besar seperti Tsunami Aceh pada tahun 2004 juga menguji kemampuan Pancasila sebagai perekat bangsa dalam menghadapi bencana dan tantangan nasional.
Dalam penulisan sejarah kontemporer, studi tentang perumusan Pancasila terus berkembang dengan pendekatan yang lebih kritis dan multidisipliner. Sejarawan tidak hanya fokus pada peristiwa dan tokoh, tetapi juga pada proses perumusan sejarah itu sendiri, termasuk bagaimana narasi tentang Pancasila dibentuk dan ditransformasikan sepanjang waktu. Ruang lingkup sejarah Pancasila kini meliputi tidak hanya aspek politik dan hukum, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan bahkan ekonomi.
Warisan dari sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta tetap relevan hingga hari ini. Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa terus menjadi panduan dalam menghadapi tantangan kontemporer, mulai dari menjaga persatuan dalam keberagaman hingga membangun keadilan sosial. Pemahaman yang mendalam tentang perumusan Pancasila dari perspektif sejarah dapat membantu kita mengapresiasi kompleksitas dan kedalaman dasar negara kita.
Sebagai penutup, sejarah perumusan Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya dialog, kompromi, dan visi kebangsaan yang inklusif. Dari sidang BPUPKI hingga Piagam Jakarta, proses ini menunjukkan bahwa perumusan sejarah suatu bangsa adalah pekerjaan kolektif yang membutuhkan kebijaksanaan, keberanian, dan komitmen pada nilai-nilai luhur. Dalam konteks Nusantara yang terus berkembang, Pancasila tetap menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara Indonesia.